Sengketa penyewaan toko

Sengketa penyewaan toko dapat saja dialami oleh siapapun pebisnis yang menyewa toko. Bayangkan jika Anda harus menutup toko Anda secara tiba-tiba lalu pindah tempat usaha karena perintah pengutusan pengadilan. Hal ini akan membuat Anda repot dan susah pastinya. Kejadian ini bisa saja terjadi akibat pemilik bangunan toko yang Anda sewa tersangkut sengketa hukum tanah yang kalah di hadapan meja hijau. Mau tidak mau ini akan menjadi efek domino bagi diri Anda dan berdampak pada jalannya kegiatan usaga Anda yang telah menyewa toko tersebut tanpa sebelumnya mengetahui bahwa tanah berdirinya bangunan toko yang Anda sewa terlibat sengketa hukum.

Anda perlu menghindari kejadian tersebut dengan melakukan tindakan preventif dan antisipatif. Tindakan preventif yaitu perlunya Anda mengetahui benar-benar status hukum dari toko yang Anda akan sewa sebelum menandatangani kesepakatan perjanjian sewanya. Pastikan pemilik toko langsung atau jika melalui perantara dia dapat menunjukkan surat kuasanya. Kemudian, tindakan antisipatif artinya Anda perlu meminta jaminan pemilik toko, jika suatu waktu terjadi sengketa yang berdampak merugikan Anda, maka Anda dapat meminta jaminan hukum serta ganti rugi.

Terkait status kepemilikan tanah atas toko dan potensi sengketa hukumnya, terdapat dua hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menanandatangani perjanjian sewa, Pertama, siapa pemilik bangunan toko yang sebenarnya. Kedua, selain Anda sebagai pihak penyewa apa ada pihak lain yang akan menandatangani perjanjian sewa tersebut. Kedua hal ini bisa dikatakan penting apabila terjadi kesalahan, maka para pihak dapat membatalkan perjanjian sewa tersebut.

Dalam melakukan langkah pertama, Anda perlu mengecek sertifikat tanah dari bangunan toko tersebut. Bila pemilik toko mengatakan bahwa dirinyalah pemilik sebenarnya, maka Anda dapat memastikan nama si pemilik tercantum dalam sertifikat tanah. Realitanya banyak penyewa toko merasa enggan melakukan langkah ini dengan alasan etika karena mengintip sertifikat tanah orang lain, tetapi perasaan menyesal di kemudian hari akan membuat Anda sangat kecewa kalau ternyata tanah yang Anda sewa berada dalam sengketa hukum.

Penyebab sengketa penyewaan toko

Sengketa penyewaan toko disebabkan apabila nama pemilik bangunan toko tidak tercantum dalam sertifikat.  Anda perlu waspada jika nama pemilik toko tidak tercantum dalam sertifikat tanah. Beberapa kemungkinan yang ada jika terjadi hal tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemilik bangunan toko berbeda dengan pemilik tanah

Dapat saja terjadi perbedaan antara pemilik bangunan toko dengan pemilik tanah. Bila demikian maka Anda perlu memastikan adanya kerja sama antara kedua orang tersebut. Misal, kerja sama tersebut dapat dibuktikan dengan surat perjanjian antara pemilik bangunan toko dan pemilik tanahnya. Jika tidak ditemukan perjanjian seperti itu, maka pihak pemilik tanah akan melakukan tanda tangan juga di dalam perjanjian sewa yang Anda tandatangani.

2. Pemilik toko juga pemilik tanah tetapi belum sempat balik nama sertifikat

Terdapat kemungkinan antara pemilik bangunan toko dan tanah sebenarnya sama (satu pihak), tapi karena satu dan lain hal pemilik tanah belum sempat membaliknamakan sertifikat tanahnya. Kondisi ini dapat terjadi misalnya karena pemilik bangunan toko telah membeli tanah tersebut dari pemilik lama, atau pemilik bangunan toko memiliki tanah tersebut karena pewarisan.

Jika perolehan tanah oleh pemilik bangunan toko berasal dari jual beli, maka sebagai penyewa Anda perlu memastikan jual beli tersebut dengan memeriksa perjanjian jual belinya, misalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Secara hukum perjanjian tersebut membuktikan bahwa memang telah terjadi jual beli tanah, dan pemilik bangunan toko merupakan orang yang berhak menyewakan tokonya.

Pastikan juga dalam perjanjian itu hubungan jual beli antara pemilik toko dengan pemilik lama sudah selesai, dan pembayaran harga tanah telah dilunasi. Jika hubungan itu belum selesai, maka hal ini akan berpotensi memendam konflik dan gugatan hukum.

3. Dihadapkan oleh pihak perantara

Kondisi ini membuat nama pemilik dalam perjanjian sewa berbeda dengan nama dalam sertifikat tanahnya. Jika toko yang disewakan dalam jumlah banyak, biasanya pemilik toko tidak akan turun langsung melainkan mempercayakan pengurusan penyewaan kepada orang lain yang menjadi pihak perantara. Jika Anda beurusan dengan perantara, pastikanlah si perantara memiliki surat kuasa dari pemilik toko. Perjanjian yang ditandatangani oleh perantara tanpa adanya surat kuasa yang diberikan pemiliki toko merupakan perjanjian sewa yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Referensi :

Mengantisipasi sengketa hukum dalam penyewaan toko

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana