Hukum bisnis sewa mobil
Ada baiknya kita mengenal hukum bisnis sewa mobil sebelum terjebak dalam sengketa. Bisnis rental mobil saat ini merupakan salah satu kegitan bisnis yang menjamur di kota-kota besar. Aktifitas masyarakat yang kian sibuk, baik dalam kegiatan bisnis maupun pariwisata, membuat permintaan penyewaan mobil semakin tinggi. Meningkatnya akses pusat pariwisata, bisnis rental mobil untuk kegiatan wisata pun ikut meningkat. Hal ini didongkrak juga dengan kemajuan teknologi informasi, bisnis penyewaan mobil dapat diperoleh seluruh masyarakat secara online dengan menggunakan smartphone. Bagi Anda yang berminat merambah kegiatan bidang bisnis ini, pertama-tama Anda harus memahami syarat dan ketentuan bisnis ini secara hukum.
KUH Perdata tentang hukum bisnis sewa mobil
Penyewaan transportasi mobil harus tunduk pada ketentuan perjanjian sewa-menyewa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Peradata). Menurut pasal 1548 KUH Perdata bahwa sewa menyewa merupakan suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu serta dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi.
Dalam penyewaan mobil, perjanjian sewa lahir dari kesepakatan pemilik dan penyewa mobil. Penyerahan mobil dilakukan oleh pemilik kepada penyewa bukan untuk dimiliki, melainkan hanya dinikmati saja kegunaannya. Penyerahan penguasaan mobil juga disertai dengan pembayaran harga sewa dan kesepakatan batas waktu penyewaan.
Kesepakatan hukum bisnis sewa mobil
Dalam menyepakati harga sewa mobil, para pihak sebaiknya menyepakati harga beserta include dan exclude apa saja yang didapatkan pihak penyewa. Karena banyak aktifitas penggunaan mobil yang harus diperhitungkan, maka komponen harga sewa juga harus didefinisikan secara jelas. Komponen biaya dalam bisnis sewa mobil, diantaranya :
- Harga sewa pokok, baik untuk paket perjam, perhari, atau paket menginap, termasuk memperhitungkan penggunaan dalam kota dan luar kota.
- Penggunaan sopir, termasuk fee sopir di luar harga sewa, penggunaan sopir untuk penyewaan menginap, dan uang makan sopir.
- Biaya bahan bakar mobil.
- Biaya-biaya lain seperti tol, parkir, dan tiket masuk tempat wisata.
Selain harga sewa, pemilik dan penyewa harus menentukan jangka waktu secara rinci. Pemilik dan penyewa wajib menentukan ukuran waktu tertentu, jangka waktu penyewaan untuk sehari, sebulan, atau setahun. Pada umumnya bisnis rental mobil, harga sewa hanya ditentukan berdasar pada rate waktu, misalkan Rp. 300.000,00 untuk sehari. Biarpun pemilik telah membuat ketetapan harga berdasarkan rate waktu, namun jangka waktu sewa ditentukan juga oleh penyewa. Misalkan, penyewaan mobil dilakukan untuk lima hari lamanya, maka penyewa harus membayarkan harga sewa sebesar Rp. 1.500.000,00. Jika pengembalian lewat dari waktu yang disepakati, maka pembayaran sewa akan dilebihkan sesuai dengan hitungan biaya sewa rate per waktu standar.
Dalam menjalankan hak sewa, secara hukum penyewa wajib untuk menggunakan mobil sewaan dengan baik. Hal ini menimbulkan kewajiban kepada penyewa untuk menjaga dan merawat mobil sewaan itu seolah-olah dialah pemiliknya. Dengan kewajiban ini, penyewa wajib untuk menjaga kehati-hatian dalam menggunakan mobil, melengkapi surat-surat izin yang diwajibkan, dan memelihara mobil dari kerusakan. Jika terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib untuk menanggung perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan.
Menyewakan kembali dalam kesepakatan hukum bisnis sewa mobil
Meskipun penyewa dibebani kewajiban perawatan, resiko perjanjian sewa mobil itu tetap melekat pada pemilik mobil. Resiko perjanjian, secara hukum, berarti kewajiban untuk memikul kerugian atas obyek sewa yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan penyewa. Kejadian di luar kesalahan ini, misalnya dalam hal terjadi keadaan force majeure(keadaan memaksa), seperti bencana alam atau kerusuhan massal. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan hancurnya mobil yang disewa, sehingga secara hukum resikonya menjadi tanggung jawab pemilik. Dalam keadaan ini, penyewa tidak dapat dikenakan kewajiban melakukan ganti rugi.
Pada dasarnya, menyewakan kembali mobil atau mengalihkan hak sewa atas mobil tersebut ke pihak ketiga merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam keadaan ini, penyewa masih tetap mempertahankan hubungan sewa menyewanya dengan pihak pemilik mobil. Lain halnya apabila pemilik mengalikan hak sewa kepada pihak ketiga, maka hubungan sewa menyewa pemilik dengan penyewa telah putus dan hubungan sewa dilanjutkan antara pemilik dengan pihak ketiga. Biarpun kedua tindakan tersebut pada dasarnya dilarang, namun apabila pemilik dan penyewa menyepakati dalam perjanjian, maka tindakan tersebut sah-sah saja bila dilakukan.
Apabila selama masa sewa pihak penyewa mendapat gangguan dari pihak ketiga yang merasa berhak atas mobil yang disewakan, misalkan pihak ketiga itu mengklaim bahwa mobil tersebut miliknya dan menagih uang sewa, maka penyewa dapat menuntut pemilik mobil yang menyewakan untuk memperhitungkan harga sewa atas gangguan tersebut. Apabila pihak ketiga itu sampai menuntut penyewa ke pengadilan, maka penyewa pun dapat juga menuntut pemilik mobil yang menyewakan.
Referensi :
