Month: June 2019

Jenis-jenis perjanjian

Jenis jenis Perjanjian

Jenis jenis Perjanjian

Jenis jenis perjanjian adalah :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa-menyewa,
pemborongan.
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada
satu pihak dan hak kepada kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian
hibah, hadiah.

2. Perjanjian Tanpa Pamrih atau dengan Cuma-Cuma (om niet) dan Perjanjian Dengan Beban.

Perjanjian tanpa pamrih jika suatu pihak memberikan suatu keuntungan
kepada pihak lain tanpa imbalan apa pun, misalnya perjanjian pinjam
pakai, perjanjian hibah.
Perjanjian dengan beban adalah perjanjian dalam mana terhadap
prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak
lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut
hukum.

3. Perjanjian Nominaat dan Perjanjian Innominaat.

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.
Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh
pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi
sehari-hari. Perjanjian Nominaat terdapat dalam Bab V sampai dengan
Bab XVIII KUH Perdata.
Perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH
Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Terciptanya Perjanjian
innominaat didasari karena pada hukum perjanjian, berlakunya asas
kebebasan mengadakan perjanjian.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik
dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan
perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan,
artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.
Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas
pembayaran harga.

5. Perjanjian Konsesual dan Perjanjian Riil.

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang hanya memerlukan
persetujuan (consensus) dari kedua pihak.
Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga
sekaligus masih memerlukan penyerahan suatu benda, misalnya jual beli
barang bergerak.

6. Perjanjian Formil.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika
tidak maka perjanjian ini menjadi batal, misalnya: Perjanjian perdamaian
(Pasal 1851 KUH Perdata).

7. Perjanjian Campuran (Contractus sui generis).

Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian
nominaat atau bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa,
sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri
sendiri. Contohnya: perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu. Didalam
perjanjian yang sedemikian, terdapat unsur perjanjian sewa-menyewa
(sewa kamar), perjanjian jual beli (jual beli makanan/minuman), atau
perjanjian melakukan jasa (penggunaan telepon, pemesanan tiket, dan
lain-lain).

8. Perjanjian Penanggungan (Bortocht).

Perjanjian Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga
demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan
debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUH
Perdata).

9. Perjanjian Standar / Baku.

Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir yang isinya telah
distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak, serta bersifat
massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi pihak yang
menyetujui perjanjian tersebut.

10. Perjanjian Garansi dan Derden Beding.

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji
pada pihak lainnya, bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu (Pasal 1316
KUH Perdata).
Derden Beding yaitu janji untuk orang ketiga merupakan pengecualian
dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu (Pasal 1317 KUH Perdata).

KUH Perdata

Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti, Wiryono Projodikoro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Van Dunne.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan,
bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari
undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi lagi atas
perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari
undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian perkembangannya cukup pesat,
sehingga banyak perjanjian-perjanjian yang timbul dan berkembang di
masyarakat yang belum diatur dalam KUH Perdata, misalnya dalam kasus
perjanjian innominaat berupa jual beli ruko.

Pengertian perjanjian menurut Subekti

Pengertian perjanjian menurut Subekti (Subekti, Hukum Perjanjian, Loc.Cit. ) adalah: “suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal.” Sedangkan Wiryono Projodikoro
mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta
benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji
untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.”
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua
orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis.

Meskipun para sarjana memberikan pengertian perjanjian yang tidak
sama akan tetapi pengertian itu mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu
adanya para pihak (subyek), adanya tujuan tertentu, dan adanya kata sepakat
(konsensus).

Pengertian perjanjian menurut KUH Perdata

Pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata
ialah: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Ketentuan Pasal tersebut menurut para ahli hukum sebenarnya kurang
begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahankelemahannya adalah sebagai berikut :

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih lainnya”.
Kata kerja ”mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak
dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”.
Jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas
tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata
“persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Perjanjian dalam Pasal tersebut, dirasa terlalu luas karena mencakup juga
perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga.

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam perumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian
sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu
perbaikan-perbaikan mengenai pengertian perjanjian tadi. Untuk dapat
mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu, maka rumusannya adalah
sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih.”

Definisi Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, telah tampak adanya
asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan
kewajiban). Unsur-unsur Perjanjian secara lengkap menurut teori lama adalah
sebagai berkut:

  1. Adanya perbuatan hukum;
  2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
  3. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, ini harusdipublikasikan/ dinyatakan;
  4. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
  5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
  6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
  7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau
    timbal balik;
  8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundangundangan.

Pengertian perjanjian menurut Van Dunne

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, Perjanjian yaitu:
“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.”

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi
harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap
dalam membuat perjanjian yakni:

  1. tahap pra-contractual,yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
  2. tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
    para pihak;
  3. tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mendefinisikan perjanjian
sebagai “suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya
memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk
melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari
mereka.”30 Pendapat demikian tidak hanya menkaji definisi perjanjian, tetapi juga
menentukan unsur-unsur perjanjian yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak;

2. Persetujuan dibuat tertulis;
3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban membuat: (1) kesepakatan,
dan (2) persetujuan tertulis.31

Salim H.S melengkapi beberapa arti perjanjian yang telah dijelaskan
diatas dengan berpendapat bahwa:

“Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara subyek hukum yang
satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu
untuk diketahui bahwa subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan
begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.”

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam definisi terakhir ini adalah:

  1. Adanya hubungan hukum
    Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat
    hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
  2. Adanya subyek hukum
    Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
  3. Adanya prestasi
    Prestasi terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
    berbuat sesuatu.
  4. Di bidang harta kekayaan.

Referensi :

Penyelesaian sengketa jual beli rumah toko

KUH Perdata

Hukum Bisnis Sewa Mobil 01

Hukum bisnis sewa mobil (syarat & ketentuan)

Hukum bisnis sewa mobil

Ada baiknya kita mengenal hukum bisnis sewa mobil sebelum terjebak dalam sengketa. Bisnis rental mobil saat ini merupakan salah satu kegitan bisnis yang menjamur di kota-kota besar. Aktifitas masyarakat yang kian sibuk, baik dalam kegiatan bisnis maupun pariwisata, membuat permintaan penyewaan mobil semakin tinggi. Meningkatnya akses pusat pariwisata, bisnis rental mobil untuk kegiatan wisata  pun ikut meningkat. Hal ini didongkrak juga dengan kemajuan teknologi informasi, bisnis penyewaan mobil dapat diperoleh seluruh masyarakat secara online dengan menggunakan smartphone. Bagi Anda yang berminat merambah kegiatan bidang bisnis ini, pertama-tama Anda harus memahami syarat dan ketentuan bisnis ini secara hukum.

KUH Perdata tentang hukum bisnis sewa mobil

Penyewaan transportasi mobil harus tunduk pada ketentuan perjanjian sewa-menyewa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Peradata). Menurut pasal 1548 KUH Perdata bahwa sewa menyewa merupakan suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu serta dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi.

Dalam penyewaan mobil, perjanjian sewa lahir dari kesepakatan pemilik dan penyewa mobil. Penyerahan mobil dilakukan oleh pemilik kepada penyewa bukan untuk dimiliki, melainkan hanya dinikmati saja kegunaannya. Penyerahan penguasaan mobil juga disertai dengan pembayaran harga sewa dan kesepakatan batas waktu penyewaan.

Kesepakatan hukum bisnis sewa mobil

Dalam menyepakati harga sewa mobil, para pihak sebaiknya menyepakati harga beserta include dan exclude apa saja yang didapatkan pihak penyewa. Karena banyak aktifitas penggunaan mobil yang harus diperhitungkan, maka komponen harga sewa juga harus didefinisikan secara jelas. Komponen biaya dalam bisnis sewa mobil, diantaranya :

  • Harga sewa pokok, baik untuk paket perjam, perhari, atau paket menginap, termasuk memperhitungkan penggunaan dalam kota dan luar kota.
  • Penggunaan sopir, termasuk fee sopir di luar harga sewa, penggunaan sopir untuk penyewaan menginap, dan uang makan sopir.
  • Biaya bahan bakar mobil.
  • Biaya-biaya lain seperti tol, parkir, dan tiket masuk tempat wisata.

Selain harga sewa, pemilik dan penyewa harus menentukan jangka waktu secara rinci. Pemilik dan penyewa wajib menentukan ukuran waktu tertentu, jangka waktu penyewaan untuk sehari, sebulan, atau setahun. Pada umumnya bisnis rental mobil, harga sewa hanya ditentukan berdasar pada rate waktu, misalkan Rp. 300.000,00 untuk sehari. Biarpun pemilik telah membuat ketetapan harga berdasarkan rate waktu, namun jangka waktu sewa ditentukan juga oleh penyewa. Misalkan, penyewaan mobil dilakukan untuk lima hari lamanya, maka penyewa harus membayarkan harga sewa sebesar Rp. 1.500.000,00. Jika pengembalian lewat dari waktu yang disepakati, maka pembayaran sewa akan dilebihkan sesuai dengan hitungan biaya sewa rate per waktu standar.

Dalam menjalankan hak sewa, secara hukum penyewa wajib untuk menggunakan mobil sewaan dengan baik. Hal ini menimbulkan kewajiban kepada penyewa untuk menjaga dan merawat mobil sewaan itu seolah-olah dialah pemiliknya. Dengan kewajiban ini, penyewa wajib untuk menjaga kehati-hatian dalam menggunakan mobil, melengkapi surat-surat izin yang diwajibkan, dan memelihara mobil dari kerusakan. Jika terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib untuk menanggung perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan.

Menyewakan kembali dalam kesepakatan hukum  bisnis sewa mobil

Meskipun penyewa dibebani kewajiban perawatan, resiko perjanjian sewa mobil itu tetap melekat pada pemilik mobil. Resiko perjanjian, secara hukum, berarti kewajiban untuk memikul kerugian atas obyek sewa yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan penyewa. Kejadian di luar kesalahan ini, misalnya dalam hal terjadi keadaan force majeure(keadaan memaksa), seperti bencana alam atau kerusuhan massal. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan hancurnya mobil yang disewa, sehingga secara hukum resikonya menjadi tanggung jawab pemilik. Dalam keadaan ini, penyewa tidak dapat dikenakan kewajiban melakukan ganti rugi.

Pada dasarnya, menyewakan kembali mobil atau mengalihkan hak sewa atas mobil tersebut ke pihak ketiga merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam keadaan ini, penyewa masih tetap mempertahankan hubungan sewa menyewanya dengan pihak pemilik mobil. Lain halnya apabila pemilik mengalikan hak sewa kepada pihak ketiga, maka hubungan sewa menyewa pemilik dengan penyewa telah putus dan hubungan sewa dilanjutkan antara pemilik dengan pihak ketiga. Biarpun kedua tindakan tersebut pada dasarnya dilarang, namun apabila pemilik dan penyewa menyepakati dalam perjanjian, maka tindakan tersebut sah-sah saja bila dilakukan.

Apabila selama masa sewa pihak penyewa mendapat gangguan dari pihak ketiga yang merasa berhak atas mobil yang disewakan, misalkan pihak ketiga itu mengklaim bahwa mobil tersebut miliknya dan menagih uang sewa, maka penyewa dapat menuntut pemilik mobil yang menyewakan untuk memperhitungkan harga sewa atas gangguan tersebut. Apabila pihak ketiga itu sampai menuntut penyewa ke pengadilan, maka penyewa pun dapat juga menuntut pemilik mobil yang menyewakan.

Referensi :

Syarat dan ketentuan secara hukum dalam bisnis rental mobil

KUH Perdata

Sengketa Pentewaan Toko - Hukuk XYZ

Sengketa penyewaan toko secara hukum

Sengketa penyewaan toko

Sengketa penyewaan toko dapat saja dialami oleh siapapun pebisnis yang menyewa toko. Bayangkan jika Anda harus menutup toko Anda secara tiba-tiba lalu pindah tempat usaha karena perintah pengutusan pengadilan. Hal ini akan membuat Anda repot dan susah pastinya. Kejadian ini bisa saja terjadi akibat pemilik bangunan toko yang Anda sewa tersangkut sengketa hukum tanah yang kalah di hadapan meja hijau. Mau tidak mau ini akan menjadi efek domino bagi diri Anda dan berdampak pada jalannya kegiatan usaga Anda yang telah menyewa toko tersebut tanpa sebelumnya mengetahui bahwa tanah berdirinya bangunan toko yang Anda sewa terlibat sengketa hukum.

Anda perlu menghindari kejadian tersebut dengan melakukan tindakan preventif dan antisipatif. Tindakan preventif yaitu perlunya Anda mengetahui benar-benar status hukum dari toko yang Anda akan sewa sebelum menandatangani kesepakatan perjanjian sewanya. Pastikan pemilik toko langsung atau jika melalui perantara dia dapat menunjukkan surat kuasanya. Kemudian, tindakan antisipatif artinya Anda perlu meminta jaminan pemilik toko, jika suatu waktu terjadi sengketa yang berdampak merugikan Anda, maka Anda dapat meminta jaminan hukum serta ganti rugi.

Terkait status kepemilikan tanah atas toko dan potensi sengketa hukumnya, terdapat dua hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menanandatangani perjanjian sewa, Pertama, siapa pemilik bangunan toko yang sebenarnya. Kedua, selain Anda sebagai pihak penyewa apa ada pihak lain yang akan menandatangani perjanjian sewa tersebut. Kedua hal ini bisa dikatakan penting apabila terjadi kesalahan, maka para pihak dapat membatalkan perjanjian sewa tersebut.

Dalam melakukan langkah pertama, Anda perlu mengecek sertifikat tanah dari bangunan toko tersebut. Bila pemilik toko mengatakan bahwa dirinyalah pemilik sebenarnya, maka Anda dapat memastikan nama si pemilik tercantum dalam sertifikat tanah. Realitanya banyak penyewa toko merasa enggan melakukan langkah ini dengan alasan etika karena mengintip sertifikat tanah orang lain, tetapi perasaan menyesal di kemudian hari akan membuat Anda sangat kecewa kalau ternyata tanah yang Anda sewa berada dalam sengketa hukum.

Penyebab sengketa penyewaan toko

Sengketa penyewaan toko disebabkan apabila nama pemilik bangunan toko tidak tercantum dalam sertifikat.  Anda perlu waspada jika nama pemilik toko tidak tercantum dalam sertifikat tanah. Beberapa kemungkinan yang ada jika terjadi hal tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemilik bangunan toko berbeda dengan pemilik tanah

Dapat saja terjadi perbedaan antara pemilik bangunan toko dengan pemilik tanah. Bila demikian maka Anda perlu memastikan adanya kerja sama antara kedua orang tersebut. Misal, kerja sama tersebut dapat dibuktikan dengan surat perjanjian antara pemilik bangunan toko dan pemilik tanahnya. Jika tidak ditemukan perjanjian seperti itu, maka pihak pemilik tanah akan melakukan tanda tangan juga di dalam perjanjian sewa yang Anda tandatangani.

2. Pemilik toko juga pemilik tanah tetapi belum sempat balik nama sertifikat

Terdapat kemungkinan antara pemilik bangunan toko dan tanah sebenarnya sama (satu pihak), tapi karena satu dan lain hal pemilik tanah belum sempat membaliknamakan sertifikat tanahnya. Kondisi ini dapat terjadi misalnya karena pemilik bangunan toko telah membeli tanah tersebut dari pemilik lama, atau pemilik bangunan toko memiliki tanah tersebut karena pewarisan.

Jika perolehan tanah oleh pemilik bangunan toko berasal dari jual beli, maka sebagai penyewa Anda perlu memastikan jual beli tersebut dengan memeriksa perjanjian jual belinya, misalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Secara hukum perjanjian tersebut membuktikan bahwa memang telah terjadi jual beli tanah, dan pemilik bangunan toko merupakan orang yang berhak menyewakan tokonya.

Pastikan juga dalam perjanjian itu hubungan jual beli antara pemilik toko dengan pemilik lama sudah selesai, dan pembayaran harga tanah telah dilunasi. Jika hubungan itu belum selesai, maka hal ini akan berpotensi memendam konflik dan gugatan hukum.

3. Dihadapkan oleh pihak perantara

Kondisi ini membuat nama pemilik dalam perjanjian sewa berbeda dengan nama dalam sertifikat tanahnya. Jika toko yang disewakan dalam jumlah banyak, biasanya pemilik toko tidak akan turun langsung melainkan mempercayakan pengurusan penyewaan kepada orang lain yang menjadi pihak perantara. Jika Anda beurusan dengan perantara, pastikanlah si perantara memiliki surat kuasa dari pemilik toko. Perjanjian yang ditandatangani oleh perantara tanpa adanya surat kuasa yang diberikan pemiliki toko merupakan perjanjian sewa yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Referensi :

Mengantisipasi sengketa hukum dalam penyewaan toko

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén