Jenis jenis Perjanjian

Jenis jenis perjanjian adalah :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa-menyewa,
pemborongan.
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada
satu pihak dan hak kepada kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian
hibah, hadiah.

2. Perjanjian Tanpa Pamrih atau dengan Cuma-Cuma (om niet) dan Perjanjian Dengan Beban.

Perjanjian tanpa pamrih jika suatu pihak memberikan suatu keuntungan
kepada pihak lain tanpa imbalan apa pun, misalnya perjanjian pinjam
pakai, perjanjian hibah.
Perjanjian dengan beban adalah perjanjian dalam mana terhadap
prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak
lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut
hukum.

3. Perjanjian Nominaat dan Perjanjian Innominaat.

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.
Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh
pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi
sehari-hari. Perjanjian Nominaat terdapat dalam Bab V sampai dengan
Bab XVIII KUH Perdata.
Perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH
Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Terciptanya Perjanjian
innominaat didasari karena pada hukum perjanjian, berlakunya asas
kebebasan mengadakan perjanjian.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik
dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan
perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan,
artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.
Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas
pembayaran harga.

5. Perjanjian Konsesual dan Perjanjian Riil.

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang hanya memerlukan
persetujuan (consensus) dari kedua pihak.
Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga
sekaligus masih memerlukan penyerahan suatu benda, misalnya jual beli
barang bergerak.

6. Perjanjian Formil.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika
tidak maka perjanjian ini menjadi batal, misalnya: Perjanjian perdamaian
(Pasal 1851 KUH Perdata).

7. Perjanjian Campuran (Contractus sui generis).

Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian
nominaat atau bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa,
sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri
sendiri. Contohnya: perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu. Didalam
perjanjian yang sedemikian, terdapat unsur perjanjian sewa-menyewa
(sewa kamar), perjanjian jual beli (jual beli makanan/minuman), atau
perjanjian melakukan jasa (penggunaan telepon, pemesanan tiket, dan
lain-lain).

8. Perjanjian Penanggungan (Bortocht).

Perjanjian Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga
demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan
debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUH
Perdata).

9. Perjanjian Standar / Baku.

Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir yang isinya telah
distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak, serta bersifat
massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi pihak yang
menyetujui perjanjian tersebut.

10. Perjanjian Garansi dan Derden Beding.

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji
pada pihak lainnya, bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu (Pasal 1316
KUH Perdata).
Derden Beding yaitu janji untuk orang ketiga merupakan pengecualian
dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu (Pasal 1317 KUH Perdata).

KUH Perdata

Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti, Wiryono Projodikoro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Van Dunne.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan,
bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari
undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi lagi atas
perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari
undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian perkembangannya cukup pesat,
sehingga banyak perjanjian-perjanjian yang timbul dan berkembang di
masyarakat yang belum diatur dalam KUH Perdata, misalnya dalam kasus
perjanjian innominaat berupa jual beli ruko.

Pengertian perjanjian menurut Subekti

Pengertian perjanjian menurut Subekti (Subekti, Hukum Perjanjian, Loc.Cit. ) adalah: “suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal.” Sedangkan Wiryono Projodikoro
mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta
benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji
untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.”
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua
orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis.

Meskipun para sarjana memberikan pengertian perjanjian yang tidak
sama akan tetapi pengertian itu mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu
adanya para pihak (subyek), adanya tujuan tertentu, dan adanya kata sepakat
(konsensus).

Pengertian perjanjian menurut KUH Perdata

Pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata
ialah: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Ketentuan Pasal tersebut menurut para ahli hukum sebenarnya kurang
begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahankelemahannya adalah sebagai berikut :

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih lainnya”.
Kata kerja ”mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak
dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”.
Jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas
tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata
“persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Perjanjian dalam Pasal tersebut, dirasa terlalu luas karena mencakup juga
perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga.

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam perumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian
sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu
perbaikan-perbaikan mengenai pengertian perjanjian tadi. Untuk dapat
mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu, maka rumusannya adalah
sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih.”

Definisi Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, telah tampak adanya
asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan
kewajiban). Unsur-unsur Perjanjian secara lengkap menurut teori lama adalah
sebagai berkut:

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, ini harusdipublikasikan/ dinyatakan;
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau
   timbal balik;
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundangundangan.

Pengertian perjanjian menurut Van Dunne

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, Perjanjian yaitu:
“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.”

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi
harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap
dalam membuat perjanjian yakni:

1. tahap pra-contractual,yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
   para pihak;
3. tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mendefinisikan perjanjian
sebagai “suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya
memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk
melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari
mereka.”30 Pendapat demikian tidak hanya menkaji definisi perjanjian, tetapi juga
menentukan unsur-unsur perjanjian yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak;

2. Persetujuan dibuat tertulis;
3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban membuat: (1) kesepakatan,
dan (2) persetujuan tertulis.31

Salim H.S melengkapi beberapa arti perjanjian yang telah dijelaskan
diatas dengan berpendapat bahwa:

“Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara subyek hukum yang
satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu
untuk diketahui bahwa subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan
begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.”

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam definisi terakhir ini adalah:

1. Adanya hubungan hukum
   Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat
   hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subyek hukum
   Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi
   Prestasi terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
   berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

Referensi :

Penyelesaian sengketa jual beli rumah toko

KUH Perdata